OPINI “UN SEBAGAI PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL”

Di beberapa media massa dan elektronik ketika sudah memasuki masa UN sangat gencar sekali diperdebatkan tentang kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan UN, baik itu tentang tingkat kelulusan, cara penilaian kelulusan bahkan standar nilai yang selalu ditingkatkan oleh pemerintah setiap tahun guna mencapai standar penilaian yang setara dengan standar nilai internasional. Banyak pro dan kontra yang terjadi, apakah sebaiknya UN tetap dilaksanakan atau sebaiknya dihapuskan. Hal ini semakin diperkuat dengan tingginya angka ketidaklulusan peserta didik. Walaupun dalam beberapa tahun ini tingkat kelulusan peserta didik perlahan meningkat namun ternyata timbul lagi permasalahan baru yaitu ditemukan adanya kecurangan dari pihak sekolah dan guru dalam rangka meningkatkan tingkat kelulusan peserta didiknya. Oleh karena itulah beberapa kali sempat terlontar rencana atau keinginan dari beberapa pihak untuk menghapus atau meniadakan UN tersebut. Tidak hanya itu, ternyata Mendikbud sendiri pernah melontarkan pernyataan akan menghapus UN, dan pernyataan beberapa anggota Dewan yang mengusulkan penghapusan UN tersebut.

Menilik semakin kompleksnya persoalan di atas, tidaklah semerta-merta dengan menghapuskan UN maka persoalan tersebut akan selesai. Saya sangat setuju UN tetap dilaksanakan karena UN merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan secara nasional. UN tetaplah penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan diadakannya UN akan mendorong motivasi belajar siswa serta mendorong peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan kata lain UN sangat penting sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional.

Untuk lebih mudah mencari jalan keluar yang tepat, sebaiknya marilah kita bersama-sama merenungkan kembali tujuan pendidikan nasional kita. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2004, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi.

Ujian Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan Pemerintah yang merupakan bentuk lain dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yang sebelumnya dihapus. UN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting.

Untuk dapat membuat keputusan evaluasi belajar yang tepat, kita dapat melihat dan belajar pada kejadian UN tahun 2008 ,dimana  syarat kelulusan UN untuk saat itu adalah 4,25 untuk nilai minimal masing-masing mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata minimal 5,0. Ada empat mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.  Banyak terjadi seorang siswa yang dalam pendidikan disekolah mendapatkan ranking cukup baik dikelas tetapi tidak lulus UN hanya karena salah satu mata pelajaran tersebut nilainya kurang dari rata-rata. Sehingga walaupun nilai mata pelajaran lain tinggi, tetap tidak lulus. Beberapa siswa bahkan sudah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur PMDK atau di SMA tertentu, tetapi gagal karena tidak lulus UN, dan perguruan tinggi negeri serta SMA swasta favorit tidak mau menerima peserta yang tidak lulus UN. Bahkan beberapa sudah sempat diterima di perguruan tinggi luar negeri tetapi gagal juga karena tidak lulus UN.

Dari kejadian tahun 2008 tersebut, terutama disini peserta didik merasa tidak mendapat keadilan karena perjuangan yang mereka lakukan saat 3 tahun menuntut ilmu baik itu di tingkat SMP ataupun SMA untuk tingkat kelulusannya ternyata hanyalah ditentukan oleh UN yang dilakukan dalam beberapa hari tanpa mempertimbangkan proses yang telah peserta didik lalui selama 3 tahun bersekolah.

Berdasarkan kejadian tersebut, menuntut pemerintah untuk lebih memikirkan lagi evaluasi belajar yang tepat untuk peserta didik. Bila selama ini peserta didik merasa kurang mendapat keadilan maka diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan evaluasi belajar yang tepat yang tentunya tidak dirasakan otoriter oleh guru dan peserta didik.

Pada pelaksanaan UN tahun 2011 ini, pemerintah telah membuat suatu perubahan dengan penentuan kelulusan siswa tidak semata-mata ditentukan oleh hasil UN namun kelulusan peserta didik juga ditentukan oleh ujian sekolah. Ujian sekolah memiliki kapasitas 40% dalam menentukan kelulusan, sementara UN memiliki kapasitas 60% dalam menentukan kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA (Nilai Akhir) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.Hal ini tertuang pada peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia No. 45 tahun 2010. Memperhatikan peraturan menteri tersebut tentunya pelaksanaan UN tahun ini akan sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat membawa angin segar untuk mencapai tingkat kelululusan peserta didik yang optimal dan dapat dirasa adil bagi pihak sekolah maupu peserta didik.

Optimis akan pelaksanaan dan harapan untuk UN tahun 2011 ini terlihat pada persiapan pelaksanaan UN yang dilakukan oleh salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Tengah yang tertuang pada surat kabar Tabengan edisi Sabtu, 12 Maret 2011 dengan judul “ Ujian Sekolah, 40 persen tentukan kelulusan siswa”. Dari isi kutipan surat kabar tersebut pihak Dinas Dikjar Kabupaten yang bersangkutan menaruh harapan agar pelaksanaan UN tahun ini akan lebih optimal. Ujian sekolah haruslah menjadi perhatian penting karena hasil dari ujian sekolah akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik yaitu sebanyak 40%.

Melihat perbedaan pelaksanaan yang dilakukan pada UN tahun 2011, telah menunjukkan usaha yang besar dari Kemendiknas menjembatani pihak yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan UN. Dalam hal ini penilaian kelulusan antara UN dan hasil belajar di sekolah tidak lagi saling memveto, namun bisa saling membantu. Untuk itu, penilaian UN digabung dengan nilai dari sekolah.

Saya sangat setuju dengan perpaduan antara nilai UN dan hasil belajar sekolah karena dengan Integrasi dari kedua nilai tersebut diharapkan jadi pendorong untuk menganggap penting semua proses belajar sejak peserta didik kelas 1 hingga kelas 3. Dengan kata lain bahwa semangat  pembaharuan  UN 2011 adalah untuk menghargai proses belajar mengajar yang telah dilalui peserta didik. Namun dengan persentase seperti disebutkan di atas,  saya rasa masih kurang tepat karena dengan penilaian hasil belajar sekolah yang masih relatif tinggi ini memberikan peluang kepada pihak sekolah untuk me-mark up nilai peserta didiknya dan lagi pula jika penilaian ujian sekolah lebih tinggi maka hal itu tentunya akan sulit  sebab tidak semua sekolah memiliki akreditasi dan kualitas yang sama.

Selain persentase penilaian, satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah dalam hal pengawasan. Baik pelaksanaan UN maupun ujian sekolah tetap memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah sehingga pelaksanaan UN tetap mengutamakan objektivitas dari pihak sekolah, guru dan pihak-pihak terkait.

Kemudian bila kita melihat rumus yang ditawarkan pemerintah untuk nilai gabungan = (0,6 x nilai UN) + (0,4 x nilai sekolah). Jadi apabila pada tahun ini standar kelulusan adalah 5,5 ,  maka peserta didik hanya membutuhkan usaha sebesar 15% untuk berjuang di UN untuk mencapai standar kelulusan yang diharapkan. Dalam hal ini motivasi, usaha dan keinginan peserta didik untuk belajar guna mencapai standar nilai yang ditentukan menjadi kurang maksimal dan kemungkinan untuk peserta didik dan guru mengampangkan kelulusan menjadi lebih besar kemungkinannya. Menurut saya persentase yang lebih proporsional adalah 30%untuk hasil belajar sekolah sedangkan UN tetaplah persentasenya lebih tinggi yaitu 70%. Dengan tetap lebih tingginya persentase UN sebenarnya sesuai dengan program sertifikasi guru oleh pemerintah yang mengharapkan sumber daya guru yang tinggi dan setara di seluruh pelosok Indonesia dan meningkatakan semangat guru untuk selalu mencari, menambah, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pada dirinya serta semangat untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan peserta didiknya. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa rendahnya angka kelulusan dikarenakan sumber daya guru yang kurang.

Kemudian untuk standar nilai sebaiknya janganlah selalu dinaikkan setiap tahun, namun pemerintah sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu mengapa peserta didik tidak mampu mencapai standar yang diharapkan. Dari evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk mencari solusi yang tepat, agar pada saat standar akan ditetapkan, para pelaku pendidikan sudah siap untuk mensukseskan standar penilaian tersebut. Jadi kesannya pemerintah tidak otoriter untuk menaikkan standar nilai, hanya demi mensukseskan tujuan nasional pendidikan agar cepat mendekati standar internasional, namun juga harus melihat tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik dan para guru sebagai pelaku dan pelaksana pendidikan dilapangan.

Diharapkan dengan banyaknya  pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dan kemendiknas akan membawa hasil yang maksimal dan mampu memuaskan bagi para peserta didik, guru, dinas pendidikan, para stakeholder  ataupun masyarakat pada umumnya. Sehingga amanat yang tertuang  didalam tujuan pendidikan nasional dan tujuan dilaksanakannya UN yaitu sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional dapat dicapai secara maksimal.

by Yetti Wira Citerawati SY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s